• SMK DARUSSALAM TULUNGAGUNG
  • Where Tomorrow's Leaders Come Together
  • info@smkdarussalam.sch.id/
  • (0355)5351072 / Bpk. Kamim : +62 856-4907-3488 / Bu. Rahayu : +62 822-6469-9809
  • RSS
  • Pencarian

Tak Mampu, Boleh Ajukan Keberatan UMK 2021 Rp 2.010.000

 

Kabar gembira bagi para pekerja yang ada di Kabupaten Tulungagung. Setelah kemarin harap-harap cemas dengan usulan kenaikan upah minim kabupaten/kota (UMK), kini Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan UMK Tulungagung naik 2,61 persen atau setara dengan Rp 51 ribu. Sehingga UMK Tulungagung 2021 sebesar Rp 2.010.000.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung, Agus Yuwono melalui Kepala Bidang (kabid) Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Eko Kennis Yulianto mengatakan, sesuai dengan surat keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK 2021, besaran UMK Tulungagung sesuai dengan usulan yang telah diajukan pemerintah setempat. “Alhamdulilah usulan kami sudah disetujui dan disahkan, sehingga resmi UMK 2021 untuk Tulungagung sebesar Rp 2.010.000. ”jelasnya ketika dihubungi melalui saluran telepon.

Eko melanjutkan, disahkannya besaran UMK agar menjadi perhatian bersama. Sebab besaran UMK yang ditetapkan juga berdasarkan hasil keputusan dan koordinasi bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang tergabung dalam dewan pengupahan. Sehingga bukan alasan untuk tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan. “Sudah ditetapkan dan itu hasil kesepakatan bersama juga, harusnya semua pihak bisa memperhatikan hal tersebut,”terangnya.

Sesuai dengan aturan, UMK tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2021 mendatang. Sementara bagi perusahaan maupun pemberi kerja yang merasa tidak mampu memberikan upah sebesar UMK yang telah ditetapkan diminta untuk mengajukan surat keberatan. Nantinya pihak Apindo yang akan melakukan pemeriksaan. “Nanti akan dicek, jika benar keberatan tentu akan diselesaikan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja. Tapi jika hanya alasan saja atau kecenderungan tidak mematuhi aturan tentu akan ada sanksi,” tegasnya.

Sesui dengan SK Gubernur Jatim Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK 2021, setidaknya terdapat 11 daerah yang tidak mengalami kenaikan UMK pada 2021. Yakni Jombang, Tuban, Jember, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Bangkalan, Nganjuk, Sumenep, Kota Madiun, dan Sampang. Sementara untuk kota Surabaya masih menjadi UMK tertinggi, yakni sebesar Rp 4.300.479,19.

Sementara itu, Eko menguraikan, jika pengusulan UMK 2021 ini terpaksa tidak menggunakan hitungan matematis seperti sebelumnya. Sebab kondisi pandemic seperti saat ini penentuan UMK harus mengutamakan kesepakatan bersama antara para pengusaha selaku pemberi kerja dan para pekerja selaku penerima upah. Selain itu, jika tetap berpacu pada hitungan matematis, kondisi ekonomi nasional yang belum pulih turut berimbas pada inflasi. Sehingga dimungkinkan hasil hitungan UMK justru akan turun dari tahun sebelumnya. “Bisa jadi malah turun kalau tetap berpacu pada hitungan matematis UMK, karena kan ada inflasi,”urainya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun koran ini, sejak sekitar tahun 2012 silam hingga 2019 selalu terjadi kenaikan UMK sekitar Rp 100 ribu hingga Rp120 ribu. Ini didasarkan pada hitungan matematis UMK. Namun khusus pada usulan 2021 ini penambahan UMK hanya sebesar Rp 51 ribu. Sehingga dari UMK 2020 sebesar Rp. 1.958.844,16 menjadi Rp 2.010.000.

Seperti diberiatkan sebelumnya, sempat beredar kabar tidak ada kenaikan upah pada 2021 mendatang. Pandemi covid-19 yang berimbas pada berbagai sektor termasuk ekonomi menjadi salah satu penyebab. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan (menaker) mengimbau bagi daerah yang tidak dapat menaikkan UMK, wajib mengikuti UMK pada tahun 2020. Namun jika UMK tetap naik, harus mengedepankan kesepakatan bersama. Baik pemberi kerja maupun pekerja sendiri. Jika di kemudian hari ditemukan ada perusahaan maupun pengusaha tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan, dapat diberi sanksi. (*)

(rt/nda/alwk/JPR)

 

sumber : https://radartulungagung.jawapos.com/read/2020/11/24/226465/tak-mampu-boleh-ajukan-keberatan

Komentari Tulisan Ini